Hingga kini panitia pengawas pemilu kepala daerah (Panwaslukada) Kabupaten melawi masih misterius. Pasalnya, belum ada kejelasan siapa saja orang yang akan menduduki posisi sebagai ‘wasit’ dalam pesta akbar demokratisasi di ‘Kota Juang’ tersebut.

Meskipun pada kenyataannya, KPU Kabupaten Melawi sendiri sudah merekrut enam besar nama untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan serta kepatutan  untuk menentukan tiga nama saja. Melihat persoalan tersebut, sejumlah masyarakat Melawi merasa prihatin dan angkat bicara.

Sebagian besar masyarakat juga khawatir, jika belum adanya panwaslukada sebagai wasitnya pemilu tersebut, maka pemilukada akan terancam ‘banjir’ kecurangan, karena tidak ada pihak yang mengawasi pesta demokrasi rakyat ini secara hukum.

“Kalau belum ada panwaslukada di Melawi, lebih baik diundur saja pemilunya dulu. Karena, tidak ada lembaga yang mengawasinya secara hukum, sehingga membuat para kandidat akan merasa kebal terhadap pelanggaran dalam menggapai tujuan,” ucap Jimi, salah seorang warga Nanga pinoh, saat ditemui, Rabu (17/3).

Menurutnya, masalah panwaslukada harus segera diselesaikan, jika ingin memperoleh pesta demokrasi yang benar-benar demokrasi. Mengingat, sejumlah tahapan sudah berjalan dan nama-nama pasangan yang bakal tampil juga sudah diumumkan oleh penyelenggara pemilu.

“Lihat saja, bukan hanya kandidatnya yang sudah sibuk keluar masuk kampung, namun juga para tim suksesnya juga terlihat turun gunung untuk melancarkan manufer politik,” bebernya.

Tentunya, lanjut Jimi, hal ini perlu diawasi, karena tidak menutup kemungkinan terjadinya black campaign  untuk menjelekkan salah satu pasangan calon. Ia berharap para kandidat dalam merebut hati para konstituen dapat bersaing secara santun dan sehat.

Menurutnya, dengan menjelekkan pasangan yang lain, justru akan membuat masyarakat akan benci terhadap figur yang dijagokan. Karena masyarakat beranggapan, pemimpin yang demikian hanya mempunyai kemampuan untuk menjelekkan saja, tanpa mengukur diri sendiri. Meskipun dunia politik pada dasarnya dalam menggapai tujuan menggunakan banyak cara.

“Lebih baik kita mensurvey sendiri seberapa besar peluang kandidat yang kita jagokan itu. Dari pada harus menjelekan,” gugahnya.

Ia menjelaskan, di Melawi ada 169 desa yang tersebar. Untuk menakar kekuatan, setiap kandidat harus mensurvey seberapa besar persentasi masyarakat yang mengenal figur tersebut. Baik dibasis sendiri maupun dibasis rivalnya.

Kemudian melakukan survey seberapa besar masyarakat yang menyukainya. Setelah itu, barulah pada level survey tingkat memilih, apakah dengan dikenal dan disuka ini, kandidat yang diusung akan dipilih oleh masyarakat.

“Apakah di 169 desa yang ada ini, para kandidat sudah dikenal oleh masyarakat, karena ada pepatah tua, tak kenal maka tak sayang,” cetus Jimi.

Masyarakat Melawi mengharapkan pemilukada dapat berjalan secara jujur dan 'fairness'. Sebab ada bukti di lapangan, kemenangan sejumlah pejabat publik dalam pemilukada, sedikit banyak ada korelasi positif dengan berbagai dukungan sumber daya birokrasi yang dimanfaatkan secara terselubung, atau bahkan terang-terangan.

”Bertarunglah secara fair dalam merebut hati rakyat, tunjukkan bahwa dalam diri kita memiliki kemampuan untuk memimpin Melawi, karena Melawi merindukan sosok pemimpin yang merakyat,” pungkasnya.